Jurnal Studia Administrasi

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PERSPEKTIF PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka)

Septian Bramanta — 2024-09-04

Dana Desa adalah merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan bentuk dari keseriusan pemerintah di level Nasional, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sejak tahun 2015 setiap tahunnya membuat kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai “panduan” bagi Desa dalam mengelola Dana Desanya semua desa berhasil dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui dana desa. Untuk itu penelitian bertujuan menganalisis Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Ditinjau Melalui Pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang tidak terstruktur dan bersifat verbal, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman subjektif dari objek yang diteliti dengan pendekatan studi kasus dimana desain studi kasus adalah desain penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi secara mendalam dari sudut pandang yang beragam. Kemudian dilanjutkan dengan menganlisa data dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi Dana Desa dalam menigkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program pembangunan, pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Penyamun secara Implementasi dan konsep perspektif pendekatan Maqashid Syariah telah memenuhi kelima prinsip Maqashid Syariah. 1. Hifz Al-Din Hifz (Menjaga Agama) 2. Hifz An-Nafs (Mennjaga Jiwa) 3. Hifz Al-Aql (Menjaga Akal) 4. Hifz An-Nasl (Menjaga Keturunan) 5. Hifz An-Maal (Menjaga Harta).

S&A PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA KALANGAN REMAJA DI KOTA JAYAPURA

Susilawaty Susilawaty — 2024-09-04

Kajian ini merupakan suatu kajian deskriptif kualitatif, dengan instrument utama wawancara dengan sejumlah infoman, tujuan penelitian untuk mengetahui tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Dalam Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja di Kota Jayapura sehingga mampu peneliti gambarkan fenomena terkini berkaitan dengan topik yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pelaksanaan koordinasi, dalam upaya sinkronisasi dengan semua stakeholders dalam menyusun rencana aksi P4GN di Provinsi Papua, koordinasi sudah berjalan baik, terbuktinya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penanggulangan Narkoba di Provinsi Papua. Pelaksanaan kebijakan teknis, berjalan dengan baik dan sinkron sesuai dengan Tupoksi masing-masing unit kerja yang ada. hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Pada Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise, dimana Pelaksanaan pembinaan teknis dan Supervisi P4GN sudah rutin terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan standar aktivitas yang diberikan oleh BNN Pusat, sedangkan mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna, sebelumnya akan dilakukan Assesment oleh Tim Terpadu (TAT), setelah itu diputuskan bahwa orang tersebut hanya pengguna (korban penyalahgunaan narkoba) maka akan direhabilitasi. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya penanganan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan supervise kadang terkendala dengan banyaknya kelompok sasaran berada diluar kota dalam hal perjalanan dinas, sehingga hasil assessment terkadang terlambat dalam memberikan keputusan final apakah pengguna atau korban perlu rawat jalan atau rawat inap.

Pada Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi berkaitan dengan penetapan sanksi bagi pelaku atau pecandu narkoba, dengan melihat sejauhmana kerjasama atau koordinasi yang dilakukan dalam hal penentuan sanksi, khususnya bagi pengguna narkoba di kota Jayapura yaitu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGALITAS IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Nurul Farazila — 2024-09-04

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi 2019-2023. Pengawasan Warga Negara Asing merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Imigrasi Sukabumi untuk mengawasi dan mengontrol keberadaan WNA dan memastikan keamanan serta ketertiban wilayah Sukabumi dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskritif dengan teknik non probability sampling. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980:1). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengawasan WNA sudah cukup optimal. Namun, masih belum maksimal karena sosialisasi kepada masyarakat masih belum tersampaikan, penguasaan bahasa asing pengawasan keimigrasian Sukabumi yang minim, jumlah personil pengawasan keimigrasian Sukabumi masih kurang, dan anggaran operasional pengawasan WNA yang masih kurang memadai.