Jurnal Studia Administrasi

J Juridical Analysis of Administrative Disputes in Regional Head Candidacy

2026-02-19T02:15:29+00:00

The 2025 Bangka Regency Re-election serves as a constitutional consequence of the "Empty Box" (Blank Vote) victory in the 2024 election. This political contest was marked by complex administrative disputes, ranging from the General Elections Commission’s (KPU) decision to declare the Ranto-Ramadian pair "Not Meeting Requirements" (TMS) to allegations of document forgery against the elected candidates. This research aims to analyze the legal actions of election organizers through the perspective of Administrative Law (HAN), specifically concerning aspects of authority, procedure, substance, and the implementation of the General Principles of Good Government (AAUPB). Using a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches, the results indicate that the annulment of the TMS status by the Election Supervisory Body (Bawaslu) constitutes a restoration of constitutional rights due to the KPU's violation of the Principle of Carefulness. Furthermore, the Constitutional Court’s (MK) rejection of the forgery allegations against the elected pair reinforces the Principle of Presumption of Legality (Het Vermoeden van Rechtmatigheid) and the Principle of Legal Certainty in the finality of electoral results. This study concludes that the harmonization of administrative oversight and strict adherence to procedures are essential to maintaining the legitimacy of the democratic process in re-elections.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMP SWASTA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

2026-02-19T02:16:28+00:00

Kebijakan sistem zonasi belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan sistem zonasi diimplementasikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di tingkat SMP swasta di Kabupaten Sungailiat. Sekolah swasta sangat terpengaruh oleh sistem zonasi, yang pertama kali diterapkan untuk menyamakan akses dan kualitas pendidikan di sekolah negeri, terutama dalam hal jumlah pelamar yang lebih sedikit. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.??? Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah swasta, ketua pelaksana PPDB, serta pihak Dinas Pendidikan. Data sekunder diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi belum sepenuhnya mempertimbangkan pemerataan akses pendidikan, sehingga berdampak negatif bagi sekolah swasta, terutama pada masa awal pemberlakuan zonasi. Kebijakan sistem zonasi belum sepenuhnya memeratakan akses pendidikan. Terdapat pula ketimpangan persepsi di masyarakat yang lebih memprioritaskan sekolah negeri. Rekomendasi yang diberikan antara lain perlunya pedoman teknis zonasi yang lebih rinci, monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah swasta, serta penguatan kolaborasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan distribusi peserta didik yang lebih merata.

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

2026-02-18T17:39:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Sungailiat dan menginvestigasi faktor- faktor penyebab belum efektifnya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara kepada responden di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka dan Wajib retribusi (WR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi berada pada kriteria belum efektif. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini ialah penyebab belum efektifnya penerimaan retribusi dikarenakan faktor ketepatan waktu dan faktor sumber daya

DV Pendidikan Politik Dan Peran Perempuan Dalam Penguatan Demokrasi Lokal (Studi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

2026-02-18T17:44:01+00:00

Kajian tentang Pendidikan politik merupakan instrumen strategis dalam membangun demokrasi yang partisipatif dan inklusif. Dalam konteks demokrasi lokal, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses, representasi, dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas politik perempuan serta implikasinya terhadap penguatan demokrasi lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi terhadap organisasi perempuan, program Pendidikan politik serta kebijakan daerah terkait pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan politik berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan, namun pelaksanaannya belum terlembagakan secara berkelanjutan dan masih bersifat programatik. Peran perempuan dalam demokrasi lokal cenderung terfokus pada aktivitas sosial dan partisipatif, sementara keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Artikel ini merekomendasikan penguatan kebijakan pendidikan politik yang terintegrasi, berkelanjutan dan responsif gender sebagai prasyarat penguatan demokrasi lokal.